kalau komisi pemberantasan korupsi (kpk) serius ingin mengungkap surat keterangan lunas (skl)kepada badan penyehatan perbankan nasional (bppn), dengan demikian dan juga mesti dimintai keterangan adalah kaum pejabat bppn dalam saat itu (2002-2004).
merekalah dan mengusulkan dan melelang murah aset negara. kpk harus memanggil kaum ketua bppn juga deputi-deputi bppn dan diduga adalah otak daripada skl serta realese and discharge ini, papar anggota komisi xi dpr ri dari partai demokrat, achsanul qosasi, pada antara news, jakarta, selasa.
pimpinan bppn ketika itu syafrudin tumenggung, deputy bppn eko santoso budianto.
keduanya, papar achsanul, yang mengajukan persetujuan realese and discharge kksk atas nama syamsul nursalim, the tje min, husodo a, the nin khong.
merekalah yang berhubungan melalui kaum konglomerat ketika tersebut. bppn mengajukan permohonan pada pemerintah supaya diterbitkan release and discharge melalui recovery 20 persen. sisanya dianggap lunas, papar dia.
bppn, lanjut dia, dikelola oleh kaum bankir yang diduga membela konglomerat.
dpr ri amat mendukung langkah kpk guna memperjelas sejarah pesta lelang aset negara saat itu. audit forensik dan dibutuhkan agar mengungkap semangat transaksi, itulah achsanul.